Irwandi Terkaya, Muzakir Termiskin

* KIP Umumkan Harta Kekayaan Cagub

BANDA ACEH - Mantan gubernur Aceh Irwandi Yusuf menjadi calon gubernur terkaya di antara para cagub/cawagub yang bersaing dalam Pilkada Gubernur Aceh 2012. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Irwandi disebut memiliki kekayaan senilai Rp 9 miliar. Sementara calon wakil gubernur yang diusung Partai Aceh, Muzakir Manaf menjadi cawagub termiskin dengan harta kekayaan senilai Rp 66 juta.

Hal itu diketahui setelah pihak Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengumumkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para calon gubernur/wakil gubernur Aceh tahun 2012. Pengumuman ini disampaikan KIP Aceh sesuai permintaan yang tertuang dalam Surat KPK bernomor B-68/A/12/03/2012. Surat yang ditandatangani Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Cahya H Harefa itu, dikirim ke KIP pada, Senin 26 Maret lalu.

Surat KPK tersebut juga dilengkapi dengan detail besaran harta masing-masing pasangan kandidat. Meliputi harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, harta bergerak seperti alat transportasi, peternakan, perikanan, perkebunan, sampai kepada kepemilikan logam mulia. Kemudian surat berharga, giro dan setara kas lainnya, serta hutang dan piutang. (Lihat, LHKPN Cagub/Cawagub Aceh 2012)

Ketua kelompok Kerja Pencalonan KIP Aceh Nurjani Abdullah mengatakan penyerahan LHKPN kepada KPK merupakan salah satu ketentuan yang harus diikuti setiap kandidat saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Akan tetapi KIP tidak punya kewenangan apa pun untuk menyatakan apakah laporan kekayaan para kandidat ini sudah jujur atau tidak,” ujar Nurjani di kantor KIP Aceh, Kamis (29/3).

Nurjani menyebutkan KPK saat ini hanya mencatat data yang diserahkan para kandidat. Data itu kemudian direkap lalu diserahkan kembali ke KIP Aceh untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

Sedangkan KIP Aceh dalam penyerahan LHKPN ini bertindak selaku fasilitator. Artinya para pasangan kandidat dapat menitipkan LHKPN mereka untuk disampaikan oleh KIP ke KPK. Bisa juga KIP hanya menerima tanda terima dariKPK atas LHKPN yang diserahkan langsung oleh masing-masing kandidat.

“Saya saja sampai tiga kali ke KPK di Jakarta untuk menyampaikan LHKPN para kandidat,” tambahnya. Publikasi harta kekayaan penyelenggara negara, menurut Nurjani, merupakan salah satu upaya membangun transparansi dalam pilkada.(sar)

Editor : hasyim

SUMBER: SERAMBI INDONESIA